Rapat Koodinasi Data Kemiskinan Makro di Bappeda Aceh Besar

Jantho (8/12/21) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar melaksanakan rapat koordinasi data kemiskiknan tahun 2021 pada Rabu, 8 Desember 2021 di Aula kantor setempat. Acara itu menghadirkan narasumber, Dadan Supriadi, S.ST., M.Si, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, S.Pd, mengatakan bahwa untuk merencanakan pembangunan suatu wilyah dibutuhkan data yang akurat, cepat dan berkualitas. “ Tidak ada cara lain, untuk merencanakan pembangunan suatu wilayah dibutuhkan data yang akurat, cepat dan berkulitas untuk itu, dukungan data terutama dari BPS sangat kami butuhkan,” ujarnya pada saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Asisten II Setdakab, M. Ali, mengatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Aceh Besar telah berupaya maksimal untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan akualisasi di visi-misi bupati/wakil bupati. Banyak hal yang telah dicapai dan ada juga program yang masih membutuhkan kerja keras semua pihak untuk mewujudnya.

Pada masa pademi ini, banyak pikiran, tenaga dan sumber daya diarahkan untuk permberantasan covid-19 ini. “Pemerintah telah berusaha untuk menghalau covid-19 seperti dengan melakukan vaksinasi, menyosialisasi dan memberlakukan protokol kesehatan. Kita tidak menapik bahwa masyarakat kita terkena imbas dari dari covid-19, ada yang kehilangan pekerjaan ada juga yang berimbas pada jam kerja mereka sehingga dampak pada pendapatan. Mudah-mudahan pandemi segara berlalu dan masyarakat bisa leluasa mencari nafkah untuk keluarganya kami terus berupaya untuk menanggulangi covid dan membantu masyarakat kita dalam mengurangi beban mereka akibat pandemic.” Ujarnya.

Sementara itu, Dadan Supriadi, memaparkan metode/tatacara BPS dalam menghasil data. Menurut Dadan, dalam setiap survei, BPS mempunya metode dan Standard Operating Procedure (SOP) tersendiri. Terkait indiator-indikator kesejahteraan sosial, BPS mendapatkannya dari Survei Sosial Ekonom Nasional (Susenas). Salah satu data yang paling strategis yang dihasilkan dari Susenas ini adalah data kemiskinan makro. BPS juga menjamin bahwa data yang dirilis telah melalui tahapan pemeriksaan  atau quality control sehingga dapat digunakan oleh pengguna data.

“Data kemiskinan makro adalah data kemiskinan yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Data tersebut dapat menjelaskan persentase, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan suatu daerah. Data tersebut diperoleh melalui pendekatan pengeluaran untuk makanan dan non makanan.” Tukasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat terkait di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berlangsung dalam suasana hangat  antusiasme pertanyaan kepada narasumber. Acara berakhir pukul 12.30 WIB. (MID)