Jantho (8/12/21) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar melaksanakan
rapat koordinasi data kemiskiknan tahun 2021 pada Rabu, 8 Desember 2021 di Aula
kantor setempat. Acara itu menghadirkan narasumber, Dadan Supriadi, S.ST.,
M.Si, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh.
Kepala Bappeda Aceh Besar,
Rahmawati, S.Pd, mengatakan bahwa untuk merencanakan pembangunan suatu wilyah
dibutuhkan data yang akurat, cepat dan berkualitas. “ Tidak ada cara lain,
untuk merencanakan pembangunan suatu wilayah dibutuhkan data yang akurat, cepat
dan berkulitas untuk itu, dukungan data terutama dari BPS sangat kami butuhkan,”
ujarnya pada saat memberikan sambutan.
Sementara itu, Asisten II
Setdakab, M. Ali, mengatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Aceh Besar telah
berupaya maksimal untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah yang merupakan akualisasi di visi-misi bupati/wakil bupati. Banyak hal
yang telah dicapai dan ada juga program yang masih membutuhkan kerja keras
semua pihak untuk mewujudnya.
Pada masa pademi ini,
banyak pikiran, tenaga dan sumber daya diarahkan untuk permberantasan covid-19
ini. “Pemerintah telah berusaha untuk menghalau covid-19 seperti dengan
melakukan vaksinasi, menyosialisasi dan memberlakukan protokol kesehatan. Kita
tidak menapik bahwa masyarakat kita terkena imbas dari dari covid-19, ada yang
kehilangan pekerjaan ada juga yang berimbas pada jam kerja mereka sehingga dampak
pada pendapatan. Mudah-mudahan pandemi segara berlalu dan masyarakat bisa
leluasa mencari nafkah untuk keluarganya kami terus berupaya untuk
menanggulangi covid dan membantu masyarakat kita dalam mengurangi beban mereka
akibat pandemic.” Ujarnya.
Sementara itu, Dadan
Supriadi, memaparkan metode/tatacara BPS dalam menghasil data. Menurut Dadan,
dalam setiap survei, BPS mempunya metode dan Standard Operating Procedure
(SOP) tersendiri. Terkait indiator-indikator kesejahteraan sosial, BPS
mendapatkannya dari Survei Sosial Ekonom Nasional (Susenas). Salah satu data
yang paling strategis yang dihasilkan dari Susenas ini adalah data kemiskinan
makro. BPS juga menjamin bahwa data yang dirilis telah melalui tahapan
pemeriksaan atau quality control
sehingga dapat digunakan oleh pengguna data.
“Data kemiskinan makro
adalah data kemiskinan yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Data
tersebut dapat menjelaskan persentase, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan
kemiskinan suatu daerah. Data tersebut diperoleh melalui pendekatan pengeluaran
untuk makanan dan non makanan.” Tukasnya.
Acara tersebut
dihadiri oleh para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berlangsung
dalam suasana hangat antusiasme
pertanyaan kepada narasumber. Acara berakhir pukul 12.30 WIB. (MID)